Dilema Sri Mulyani, Kejar Setoran Pajak Tapi Tetap Jaga Iklim Usaha

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan penerimaan negara pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya dalam jumlah ribuan triliun. Seperti pada 2018 saja, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.878 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, untuk merealisasikan target penerimaan negara tersebut tidak mudah, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Apalagi, target penerimaan negara Rp 1.878 triliun sekitar Rp 1.609 triliun berasal dari sektor perpajakan.

“Untuk mencapai penerimaan sangat mengandalkan perpajakan, butuh tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan 2017. Nonmigas merupakan kontributor terbesar, migas 35,9% saja ini belum termasuk royalti, SDA,” kata Sri Mulyani dalam acara acara Seminar Nasional LPEM UI di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah tengah melakukan reformasi sistem perpajakan guna mencapai target penerimaan yang telah tercantum dalam APBN. Namun, dalam reformasi tersebut diharapkan tidak memberikan dampak kepada iklim usaha di Indonesia.

“Kami lakukan reformasi untuk perbaiki administrasi dan policy tanpa menyebabkan persoalan di bussines climate, ini enggak boleh ganggu iklim bisnis kita. Ini kombinasi art dan science,” tegas dia.

Reformasi yang dilakukan, kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, berada pada proses administrasi perpajakan nasional. Di mana, administrasinya masih banyak yang tidak terkoneksi antara pusat dengan daerah. Sehingga membuat pelaku bisnis bingung dan menghambat aktivitas investasinya.

Apalagi, lanjut dia, administrasi perpajakan yang masih rumit dikarenakannya banyak wajib pajak saling mengusulkan bahwa pelayanan berbeda dengan bidang lainnya.

“Per bidang itu beda, semuanya pengen berbeda maka ingin di-treat berbeda maka administrasinya jadi kompleks, misalnya SDA dan sektor lain ini beda. Kalau sekarang konstruksi bilang pake norma saja, UMKM pakai pajak final, jadi RI banyak yang minta kekhususan, tapi kalau demikian khusus, administrasi jadi kompleks, ini membuat enforcement jadi rendah,” papar dia.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus memperbaiki administrasi dan policy serta memahami kebutuhan masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi dan target penerimaan negara tetap terjaga.

“Ini titik keseimbangan antara collect tax dan menjaga environment momentum. Pemerintah pusat mengalami ini, pemda juga sama,” tutup dia. (mkj/mkj)

Sumber RSS / Copyright : detik.com