Dokter-dokter Setya Novanto ditelisik, IDI dituding politis

Setya Novanto, KPKHak atas foto RAHMAT KASUBA
Image caption Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, Setya Novanto khirnya ditahan KPK dengan status tersangka yang kedua kalinya.

Ikatan Dokter Indonesia akan memeriksa dokter-dokter yang menangani tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto karena mereka itulah yang menyatakan Novanto sakit sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan KPK.

“Kami akan memanggil dokternya. Kami sudah ada data-data (medis) hasil pemeriksaan di sana,” kata Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, di kantor PB IDI, Selasa (28/11).

Ilham merujuk pada penanganan RS Premiere Jatinegara, Jakarta Timur, dan RS Permata Hijau, Jakarta Selatan. Di kedua rumah sakit itulah, Setya pernah dirawat inap dan dinyatakan sakit.

Namun pihak Setya Novanto mempertanyakan langkah IDI tersebut. “Itu cari sensasi saja,” kata Fredrich Yunadi, pengacara Setya melalui sambungan telepon.

Setya sempat dua kali dirawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu yang pendek.

Pertama kali ketika ditetapkan tersangka oleh KPK dalam korupsi e-KTP. Selain mengaku sakit dan dirawat di RS Premiere Jatinegara, status tersangka itu juga ditanggapi Setya Novano dengan mengajukan praperadilan.

Dan Setya seketika sembuh setelah memenangkan gugatan praperadilan pada 29 September 2017.

Hak atas foto DETIK.COM
Image caption Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, mengatakan sudah memiliki data-data (medis) hasil pemeriksaan di dua rumah sakit.

Lalu pada 31 Oktober 2017, Setya kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK namun ketika hendak dijemput paksa oleh KPK pada 15 November 2017, dia tidak ditemukan di dalam rumahnya.

Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu sempat menghilang karena keluarga, pengacara, maupun rekan-rekannya tidak mengetahui keberadaannya.

Sehari berselang, ia muncul sebagai korban kecelakaan tunggal dan harus dirawat inap di RS Medika Permata Hijau, karena -menurut pengacaranya- kepalanya benjol sebesar bakpao.

Drama itu kemudian berakhir ketika KPK meminta bantuan IDI untuk memastikan kondisi Setya dan IDI menilai Setya tak perlu rawat inap sehingga langsung dijebloskan ke tahanan KPK.

IDI, lanjut Ilham, ingin memeriksa dokter yang saat itu menyatakan bahwa Setya layak rawat inap mengingat kasus tersebut menjadi perhatian publik dan banyak pula meme yang mempertanyakan dokter dan rumah sakit terakit masalah itu.

Hak atas foto Reuters
Image caption Setya Novanto ketika dipindahkan dari RS Permata Hijau ke RS Cipto Mangunkusumo.

“IDI perlu memastikan penyimpangan tersebut benar dilakukan oleh dokter atau ada pihak lain di fasilitas kesehatan yang melakukan hal itu kepada pasien,” ujar Ilham.

Pemeriksaan dokter yang menangani Setya akan dilakukan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). “Pelanggaran yang dibuktikan melalui persidangan akan dijatuhi sanksi etik,” kata dia.

IDI dituding politis

Kubu Setya sendiri menuding IDI mencari sensasi dengan memanfaatkan keriuhan kasus korupsi e-KTP yang diperkirakan jaksa KPK merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari nilai total proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Penasehat hukumnya Fredrich Yunadi menduga ada dua alasan IDI menempuh langkah pemeriksaan, “Pasti ada titipan. Atau pingin dikenal orang. Hanya itu saja.

Hak atas foto Alamy
Image caption Fredrich Yunadi menuduh motif IDI adalah ‘pingin dikenal orang’.

Ia mempertanyakan wewenang IDI menelusuri perawatan Setya di rumah sakit. “Kalau pelanggaran etik, harusnya ada yang melaporkan. Kerugiannya apa. Dan sebagainya,” kata dia.

“Semua ini politik. Tanyakan saja, siapa di belakang semua ini,” tambah Fredrich, seraya enggan menjelaskan lebih jauh.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum IDI, Daeng Mohammad Faqih, membantah bahwa IDI bertindak politis dalam kasus Setya Novanto. “Domain IDI tidak di persoalan politik,” kata Faqih kepada BBC Indonesia.

Hak atas foto DETIK.COM
Image caption KPK menggeledah rumah Setya Novanto pada 16 November 2017 namun tidak menemukannya.

Menurut Faqih, IDI bisa bergerak memeriksa dokter atas dugaan pelanggaran etik dari dua sumber, baik itu berupa pengaduan atau laporan langsung dan juga dari pemberitaan di media.

“IDI akan melakukan klarifikasi kepada dokter yang bersangkutan. Kami tetap memegang asas praduga tak bersalah,” tegas Faqih

Sumber RSS / Copyright : bbci.co.uk