Dongkrak Peringkat Kemudahan Bisnis, Faktor Ini Jadi Perhatian

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin peringkat kemudahan bisnis Indonesia bisa naik menjadi peringkat 40 dari sebelumnya di posisi 91.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro berpandangan, untuk mencapai target itu, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan yakni penegakan kontrak (enforcing contract) dan pengurusan awal kontrak usaha (starting business) yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia.

“Di enforcing contract, misalkan peraturan MA membuat dispute soal kontrak. Terutama kontrak yang nilainya skala kecil. Itu sudah jauh lebih cepat dari pada yang sebelumnya. Jadi peraturan itu membatasi supaya perkara itu menjadi tak berkepanjangan,” ungkapnya.

Faktor lain yang juga perlu menjadi perhatian, adalah ketersediaan energi listrik. Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto mengatakan, ketersediaan listrik memegang peran penting dalam memulai bisnis di negara mana pun di Indonesia.

Tanpa ketersediaan listrik, minat investor untuk berinvestas di suatu negara menjadi rendah. Mereka khawatir, keberlangsungan usahanya bisa bermasalah lantaran hampir setiap kegiatan produksi sangat bergantung pada ketersedian energi listrik.

“Apabil target elektrifikasi nasional tercapai 100%, Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Bussiness Indonesia bisa meningkat secara signifikan. Sebab, dalam penilaian EDB oleh Bank Dunia, salah satu kategori dari 11 kategori penilaian adalah elektrifikasi nasional mencapai 100%,” sebut Heru.

Untuk itu, Heru menjelaskan, pentingnya percepatan proyek penyediaan listrik 35.000 MB karena kebutuhan listrik yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Tujuan program 35.000 MW adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Asumsinya, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata sekarang 5% per tahun, maka diperlukan tambahan listrik sebesar 5.000 MW per tahun. Hanya saja, sejumlah proyek listrik dalam program 35.000 MW terancam molor akibat terganjal sejumlah persoalan klasik dari mulai seretnya pembiayaan, sulitnya pembebasan lahan hingga gugatan lingkungan.

Ia kembali mengingatkan semua stakeholder terkait, agar proyek 35.000 MW harus dikawasal bersama-sama. Alasannya, bukan hanya ancaman defisit listrik yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia kecuali sistem kelistrikan Jawa-Bali, melainkan juga target elektrifikasi listrik yang harus dicapai Indonesia.

Dengan rasio elektrifikasi sebesar 84% yang dimiliki saat ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN.

“Pemerintah mesti melakukan upaya keras untuk mengejar Singapura yang sudah mencapai rasio elektrifikasi 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Thailand 99,3%, Vietnam 98%, dan Malaysia 93%,” papar Heru. (dna/dna)

Copyright : detik.com