Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan?

Anies BaswedanHak atas foto ADI WEDA/EPA

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menginginkan APBD dari uang halal ‘memunculkan dimensi yang tidak netral, karena keluar dari mulut pejabat publik’.

Pernyataan Anies kepada wartawan di Balai Kota merupakan respons atas pertanyaan mengenai izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis yang tidak diperpanjang. Di situ dia berujar, ”Kami ingin uang halal. Kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini.”

Ungkapan ‘halal’ dan ‘haram’ sebenarnya biasa dipakai dalam keseharian, untuk ungkapan tentang sesuatu yang baik atau sah, dan hal yang buruk atau tidak sah.

Tapi saat Anies selaku pejabat publik menggunakannya, maka istilah itu jadi ‘bermasalah dalam pengertian’, kata Syafiq Hasyim, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Direktur International Center for Islam and Pluralism ICIP.

Hak atas foto Reuters
Image caption Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta setelah dalam pemilihan mengalahkan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

”Apa yang disebut halal atau boleh menurut agama tidak selalu sama dengan pengertian boleh menurut negara,” kata Syafiq.

”Dalam kenyataan sehari-hari orang mengatakan begitu karena mereka tidak berurusan dengan uang negara, pendapatan negara… Tapi kalau itu levelnya pejabat publik, sementara yang disebut dengan publik itu tidak hanya mereka yang memiliki keyakinan tentang halal-haram, tidak hanya orang-orang muslim tapi juga publik secara umum, maka ada masalah.”

Yang agama dan yang negara

Selain itu, kata dia, dalam hidup kenegaraan, kategori halal dan haram tidak persis seperti yang diuraikan oleh agama.

”Ada usaha dan jenis perusahaan yang menjual atau beroperasi untuk hal yang menurut agama itu haram, tapi menurut negara boleh,” jelas Syafiq.

”Misalnya, pabrik bir atau usaha perbankan yang menurut sebagian kalangan tidak boleh, debt collector, dan sebagainya… Jadi sebagai pejabat publik perlu memisahkan dan tidak terlalu sering menggunakan bahasa agama untuk urusan publik.”

Syafiq juga menyarankan Anies agar memakai istilah-istilah yang netral, karena menurutnya masyarakat Jakarta masih dalam keadaan ‘terbelah’.

”Kalau dalam keadaan terbelah kemudian gubernur yang baru masih menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menstimulasi orang untuk semakin terpisah, menurut saya gunakan ungkapan yang netral saja. Netral agama,” ungkap Syafiq.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Aksi Forum Solidaritas Kebebasan Beragama di Jakarta pada 2010

Berbeda dengan Syafiq, Siti Zuhro dari LIPI menganggap, mempersoalkan halal-haram dalam ucapan Anies cenderung ‘mengada-ada’. Sebab, menurut dia, ungkapan itu muncul lantaran Anies mengekspresikan dirinya sebagai seorang Muslim.

”Tidak ada yang salah (dengan ucapan Anies) menurut saya, karena kalau itu dari perspektif akidah Islam. Agama kan mengajarkan tentang kebenaran. Oleh karena itu, kalau Anies yang belajar Islam dan dirinya muslim menyampaikan hal yang seperti itu tidak ada yang aneh menurut saya,” ujar Siti.

”Termasuk bahwa perbuatan prostitusi itu dilarang keras. Konteksnya sesuai.”

Memakai koridor agamanya, Anies dinilai sedang menyerukan pendidikan tentang ‘budi pekerti’.

Siti mengatakan, penutupan tempat prostitusi tidak hanya di Jakarta. Di Surabaya jauh lebih rumit, karena melibatkan banyak pihak. Namun, kata Siti, hal tersebut tidak menimbulkan kritik terhadap segala ucapan seperti dalam kasus Anies.

Sebelumnya, penutupan lokalisasi pekerja seks Kalijodo yang dilakukan oleh gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga mendapat perlawanan keras.

Ahok, yang sekarang dipenjara untuk kasus penodaan agama, menggusur lokalisasi yang terletak di bantaran sungai itu, dan di atasnya didirikan taman bermain yang dikenal sebagai RPTRA, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak.

Sumber RSS / Copyright : bbci.co.uk