Kasus ‘foto’ Azwar Anas: Mengapa masyarakat lebih menyoroti isu ‘moral perorangan ketimbang moral publik’?

kotak suara Sebagian masyarakat masih menyoroti moral perorangan ketimbang persoalan moral publik setiap menjelang pemilu.

Kampanye negatif yang menyudutkan kehidupan pribadi seorang calon pemimpin sering digunakan menjelang pemilu, karena cara berpikir sebagian masyarakat masih disibukkan isu moral perorangan ketimbang persoalan moral publik, demikian kata pengamat.

Hal ini dikemukakan seorang ahli psikologi politik menanggapi sikap resmi PDI-P yang menerima pengunduran diri Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur Jatim pada Pilkada 2018 menyusul beredarnya foto tidak pantas yang diduga terkait dirinya.

“Masyarakat kita sangat sensitif dengan moralitas personal, misalnya, terkait agama. Mereka meributkan orang yang tidak soleh secara personal, tapi tidak ribut soal moralitas publik, seperti misalnya korupsi,” kata ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, Senin (08/01) kepada BBC Indonesia.

Itulah sebabnya, Hamdi dapat memahami sikap PDI Perjuangan yang akhirnya dapat menerima sikap Azwar Anas yang mundur dari penugasan dirinya sebagai cawagub Jatim, walaupun partai berlambang kepala banteng itu bersikukuh Anas menjadi “target” dari “praktik kekuasaan yang tidak benar” dengan peredaran foto tersebut.

Menurut Hamdi, “Kalau dipaksakan (agar Azwar Anas tetap dimajukan), lawan (politik) akan terus hembuskan dan berakibat (pasangan calon itu) tidak terpilih.”

Dalam berbagai kesempatan, Azwar Anas menyebut peredaran foto tidak pantas yang diduga terkait dirinya itu sebagai upaya “pihak-pihak yang menggunakan segala cara yang mengorbankan kehormatan keluarga saya”.

Bagaimanapun, PDI Perjuangan sampai Senin (08/01) malam, belum mengumumkan siapa pengganti posisi Azwar Anas sebagai cawagub untuk mendampingi Saifullah Yusuf sebacai cagub Jatim dalam pilkada tahun ini.

“Secara resmi kami menerima (surat mandat) itu, tapi kami belum memikirkan, memutuskan, siapa yang akan jadi pengganti Mas Azwar Anas,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, usai bertemu Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, Sabtu (06/01) lalu.

Anomali

Lebih lanjut Hamdi Muluk mengatakan dirinya mengaku heran dengan sikap sebagian masyarakat Indonesia yang terkadang mempraktikkan apa yang disebutnya sebagai “anomali”.

“Kadang-kadang ada anomali di Indonesia. Ada beberapa calon (pemimpin daerah) yang agak terang-benderang terkena kasus (dugaan) korupsi, dan tetap dicalonkan, dan akhirnya menang,” kata Hamdi.

Setelah sang calon terpilih dilantik dan memimpin daerahnya, KPK kemudian menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi, sambungnya.

“Ini artinya, kadang-kadang masyarakat lunak dalam persoalan korupsi, apalagi calon itu bisa menang karena pakai politik uang,” ungkapnya

Tapi, lanjutnya, sebagian besar warga di Indonesia menjadi “sangat sensitif” ketika calon pemimpin itu diduga secara pribadi terlibat persoalan “asmara atau selingkuh”.

“Ini agak aneh juga, padahal yang memiliki konsekuensi kepada publik paling signifikan adalah soal korupsi, bukan asmara. Tapi bagi kita, asmara itu dianggap cacat moral calon pemimpin,” jelas Hamdi.

Hamdi Muluk sendiri menganggap kehidupan pribadi calon pemimpin yang sengaja dibeberkan ke masyarakat merupakan praktik kampanye negatif. Dia kemudian meminta agar partai politik tetap mempertimbangkan segala aspek dalam memilih calon pemimpin sehingga tidak menjadi “celah” kampanye negatif.

Partai hanya pilih yang populer?

Sementara, ketua lembaga Konstitusi dan Demokrasi, Veri Junaedi, mengatakan “segala sesuatu” terkait calon pemimpin akan menjadi catatan bagi para pemilih saat pemberian suara nantinya, tidak terkecuali isu moralitas.

“Apakah misalnya soal moralitas pemimpin, apakah soal integritas, dan juga kinerja dari yang bersangkutan, tentu ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan,” kata Veri kepada BBC Indonesia, Senin (08/01).

Namun demikian tentang faktor apa yang paling menjadi pertimbangan calon pemilih, Veri mengatakan “akan sangat beragam”.

“Masing-masing setiap wilayah, setiap tempat, tentu punya karakter yang berbeda-beda,” katanya

Dia kemudian memberikan contoh Pilkada di DKI Jakarta yang menurutnya lebih didominasi antara lain isu “karakter seorang pemimpin”. Menurutnya, isu seperti itu mungkin saja tidak terjadi di daerah lain.

“Di Jawa Timur, ada yang menjadi perhatian, misalnya, bagaimana pemimpin soal moralitas,” ujarnya, menganalisis.

Karena itulah, menurutnya, semua partai politik harus memperhatikan semua aspek sebelum memilih calon pemimpin daerah. Sebaliknya yang terjadi, sebagian partai masih cenderung memilih calon yang populer semata.

“Tapi aspek-aspek lain soal moralitas, soal integritas, memang seringkali luput dari pandangan partai,” katanya. “Mereka kadang-kadang lebih kepada bagaimana melihat kandidat itu terpilih atau tidak.”

Bawaslu bisa apa?

Secara terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya tidak mentolerir baik kampanye hitam ataupun kampanye negatif karena dianggap akan merugikan siapapun calon pemimpin di pilkada.

“Kita harapkan semua calon dan tim suksesnya berlomba dengan hal-hal baik dan bukan menjatuhkan pasangan lain dengan hal buruk,” kata Afifuddin kepada BBC Indonesia, Senin (08/01) petang.

Menurutnya, dalam masa kampanye nanti, agar para calon dan partai pendukungnya melakukan kampanye postif dan sehat dengan adu gagasan, ide atau program dan bukan menyudutkan kandidat lawannya.

“Bukan karena pasangan lain dikampanyekan negatif, tapi karena senang dengan ide dan visi misi pasangan tertentu,” katanya.

Ditanya apakah Bawaslu saat ini bisa menindak para pihak yang dituduh melakukan kampanye hitam atau negatif, Afifuddin mengatakan wewenang itu belum bisa dilakukan karena belum masuk tahapan kampanye.

“Setelah verifikasi pencalonan, lalu ada calon definitif, baru aturannya berjalan,” tegasnya.

Mulai saat itulah, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap para calon serta partai pendukungnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap akun resmi mereka.

“Nah, untuk akun tidak resmi, itu bukan wewenang langsung Bawaslu, tetapi akan kita koordinasikan dengan kepolisian dan Menkoinfo untuk ditindaklanjuti,” ungkap Afif.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tidak dapat melakukan penindakan, sehingga pihaknya harus koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Karena tidak semua kewenangan penindakan 100% itu bisa kami lakukan sendiri,” tandasnya.

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Image

Sumber RSS / Copyright : bbci.co.uk