Kecelakaan Tabrak Tiang Lampu, Bisakah Pakai BPJS Kesehatan?

Jakarta

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto mengalami kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Mobil Fortuner yang ditumpanginya menabrak tiang lampu jalan.

Setelah kecelakaan itu terjadi, Novanto dilarikan ke RS Medika Permata Hijau, dan selanjutnya dipindah ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM)

Biaya rumah sakit tentu bukan masalah bagi pejabat negara seperti Setya Novanto. Namun, jika mau, para pejabat juga bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Humas BPJS Kesehatan, Novi Hidayat menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan merupakan semua pekerja penerima upah, termasuk pejabat negara seperti Novanto.

“Seluruh penduduk Indonesia wajib, pejabat negara juga, kan dia digaji,” tuturnya saat dihubungi detikFinance, Jumat (17/11/2017).

Dia menjelaskan, untuk iuran bagi pejabat negara juga sama yakni 5% dari gaji atau upah per bulan. Di antaranya 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta.

Namun manfaat BPJS Kesehatan tidak serta merta bisa digunakan untuk biaya rumah sakit akibat kecelakaan. Sebab untuk kecelakaan di jalan raya ditanggung oleh Jasa Raharja.

Novi menjelaskan ada beberapa tahapan jika ingin memanfaatkan Kartu BPJS Kesehatan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, penjamin pertama atas biaya pelayanan kesehatan adalah PT Jasa Raharja yang akan menanggung biaya pelayanan kesehatan maksimal Rp 20 juta, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat/Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Apabila biaya pengobatan peserta melebihi plafon penjaminan PT Jasa Raharja, maka BPJS Kesehatan akan membayar selisih antara tarif plafon Jasa Raharja dikurangi plafon, maksimal INA CBGs (Indonesian-Case Based Groups, yaitu pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien) sesuai hak kelas peserta.

“Kecelakaannya harus dibuktikan. Di IGD RS sudah ada mekanisme verifikasi. Biasanya diminta surat kepolisian dan ada sistem pemberitahuan ke Jasa Raharja. Jadi ada kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian dan Jasa Raharja,” tambahnya.

(hns/hns) Sumber RSS / Copyright : detik.com