Lebih Enak Zaman Soeharto?

Romantika “enak zaman Soeharto” yang tak malu-malu didengungkan sungguh memuakkan dan membikin hati panas. Di akhir tahun 1980-an, saya mulai menyadari betapa sengsara hidup di bawah kekuasaan diktator; meskipun ia tampil murah senyum dan sungguh santun, walaupun matanya tak pernah terlihat melotot, dan tak pernah tampil dengan urat leher yang mengejang karena menjerit. Sang diktator yang selalu tampil kalem dengan suara menenangkan dan sosok mengayomi jelas bertangan besi ketika memasung hak politik rakyatnya. Dari hal paling dasar dalam negara yang mengaku menganut sistim demokrasi: pemilihan umum.

Penulis: Uly Siregar

Penulis: Uly Siregar

Agenda politik lima tahunan di era Soeharto digelar dengan target memilih presiden dan wakilnya, juga memilih wakil rakyat melalui tiga partai: Golkar (Golongan Karya), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Tapi dalam kenyataannya, rakyat hanyalah memilih partai. Wakil rakyat (DPR dan MPR) dipilih oleh Presiden Soeharto dengan usulan dari panitia yang juga ditunjuk oleh presiden. DPR dan MPR yang dipilih presiden ini yang bertugas menetapkan siapa yang bakal menjadi presiden untuk lima tahun ke depan. Pejabat di masa Orde Baru adalah pejabat tipikal ‘yes man’ yang mengabdi pada Soeharto dengan tujuan utama melanggengkan jabatan sang diktator, bukan melayani rakyat. Dengan cara ini pula Soeharto menciptakan budaya korupsi yang mengakar begitu kuat ke dalam sendi-sendi bermasyarakat, demikian kuatnya hingga korupsi pun dianggap normal.

Merambah ke politik, budaya, dan lain sebagainya…

Menurut saya pribadi, praktik politik ini salah satu sisi paling buruk dari rezim Soeharto. Pada masa itu pegawai negeri sipil wajib mencoblos Golkar. Kalau ada yang berani melanggar susah dipastikan kariernya bisa selamat. Kalau mau jujur, entah apa gunanya pemilu karena toh hasilnya selalu sama: Golkar meraih suara terbanyak, diikuti oleh PPP, lantas PDI di tempat terakhir. Dengan hasil yang tak perlu prediksi analis politik ataupun lembaga survei, pemilu tak ada gregetnya. Peristiwa politik lima tahunan itu hanya formalitas dan basa-basi. Tak seperti sekarang setiap orang terlibat dengan semangat, saling menggadang-gadang pihak yang menjadi pilihan, dan menyerang mereka yang mencoba menjatuhkan. Dinamika yang sepertinya rentan chaos ini sesungguhnya memberi rakyat kebebasan menjatuhkan pilihan sesuai selera politik mereka. Intimidasi dan iming-iming jelas masih ada, tapi tak lagi absolut milik penguasa. Penguasa kini justru harus pandai-pandai mengambil hati rakyat, sesuatu yang tak lazim di masa lalu.

Selain soal hak politik yang dirampas, satu lagi yang dihilangkan di masa Orde Baru adalah kebebasan berpikir kritis. Saya ingat persis saat kuliah harus sembunyi-sembunyi membaca dan menyebarkan buku karya Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Buku yang memuat kumpulan tulisan non fiksi tentang hidup Pram di pengasingan Pulau Buru itu dipercaya oleh penguasa bisa membahayakan stabilitas negara, memberi ruang bagi tumbuhnya komunisme. Agar lebih aman, semua buku karya Pram pun dilarang beredar, termasuk novel tetralogi legendaris Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Yang mengerikan, kebebasan berpikir kritis dipasung secara sistematis di segala aspek kehidupan berbangsa. Kampus yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpikir disusupi intel yang mengawal mahasiswa agar tak kelewat kritis, apalagi kritis terhadap pemerintah. Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) membuat mahasiswa menjauh dari politik bahkan cenderung takut. Tak banyak mahasiswa yang mau ambil risiko berhadapan dengan penguasa yang memata-matai pergerakan mahasiswa. Menjadi aktivis di zaman Orba mengandung risiko, termasuk risiko diculik dan dilenyapkan.

Bagaimana dengan media?

Pers pada masa Presiden Soeharto pun mengalami persoalannya sendiri. Kontrol yang ketat membuat pers cenderung menjadi corong pemerintah. Tak hanya berlaku bagi TVRI dan RRI yang jelas-jelas kepanjangan tangan pemerintah, tapi pada media massa secara keseluruhan. Semua penerbitan media massa berada dalam pengawasan Departemen Penerangan. Pada masa itu pers Indonesia pun diberi sebutan Pers Pancasila, pers yang dituntut menerapkan kebijakan “bebas dan bertanggung jawab”. Bukan hal buruk sebenarnya, bila saja “tanggung jawab” yang dimaksud mengacu pada kredibilitas dan akurasi, bukan dalam konteks “sesuai keinginan penguasa”.

Jadi kalau ada pihak yang ngoceh “lebih enak zaman Soeharto, ah” mungkin mereka memang perlu terus-menerus diingatkan. Kebebasan di berbagai aspek yang kita raih melalui reformasi 1998 ini wajib kita jaga baik-baik. Jangan lagi mau menjadi rakyat yang takut pada penguasa, yang gerak-geriknya dikontrol pemerintah. Jangan juga jadi cengeng dengan gampang mengeluh bahwa kita kini memasuki zaman kebebasan yang kebablasan. Jangan hanya karena sebagian dari kita gampang percaya hoax lantas ingin kembali ke masa informasi penuh kontrol ala Orba. Hanya karena lelah berseteru setiap pemilu langsung kangen dengan masa-masa pemilu ‘damai’ tanpa ‘huru-hara’ seperti saat Presiden Soeharto berkuasa, saat rakyat hidup dalam ilusi rasa tentram yang palsu. Percayalah, mengedukasi rakyat terus-menerus agar lebih cerdas menggunakan hak politik mereka jauh lebih menjanjikan daripada membiarkan kontrol absolut jatuh ke tangan penguasa.

Penulis:

Uly Siregar (ap/hp)  bekerja sebagai wartawan media cetak dan televisi sebelum pindah ke Arizona, Amerika Serikat. Sampai sekarang ia masih aktif menulis, dan tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai media massa Indonesia.

@sheknowshoney

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.