Legislator Sebut Tidak Perlu Revisi UU tentang E-Money

Petugas menunjukkan kartu transaksi pembayaran tol non tunai di gerbang tol Pejompongan, Jakarta (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Metrotvnews.com, Semarang: Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Eva Kusuma Sundari menyatakan tidak perlu merevisi UU Mata Uang terkait dengan pemberlakuan pembayaran secara nontunai dengan kartu uang elektronik (e-money) di semua gardu tol otomatis (GTO) per 1 Oktober 2017.

“Enggak perlu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena permasalahan di level peraturan,” kata Eva K Sundari, seperti dikutip dari Antara, di Semarang, Jumat 22 September 2017.



Terkait dengan rencana pemberlakuan electronic money (e-money) di GTO pada semua tol di Indonesia itu, pemerintah tengah menyiapkan aturannya berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menilai peraturan itu melanggar undang-undang. Mirah Sumirat mengatakan bahwa peraturan itu telah membuat rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku sehingga aturan ini bertentangan dengan UU Mata Uang.

Sementara menurut Eva K Sundari, mata uang rupiah tidak terganggu, value of money atau nilai uang tidak terganggu, terutama ketika tidak ada biaya pengisian ulang e-money. “Value of money tetap. Hal ini soal teknik pembayaran, bukan nilai tukar. Dampaknya justru pada buruh karena ini padat modal,” tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan e-money merupakan tren dunia. Oleh karena itu, regulator harus mewaspadai, terutama sektor perbankan. “Walau BI sudah menggalakkan kampanye nontunai, respons industri lambat sehingga masyarakat yang seharusnya melek teknologi juga ikut lambat,” pungkasnya.

(ABD)

Sumber RSS / Copyright : metrotvnews.com