Maaf Pak Anies, UMP Rp 3,6 Juta Tidak Cukup

Maaf Pak Anies, UMP Rp 3,6 Juta Tidak Cukup - JPNN.COM

Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan long march memperingati Hari Buruh sedunia (May Day) di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/5). Hari Buruh sedunia diperingati ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek dengan menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghapusan outsourcing, jaminan sosial pekerja dan tolak upah murah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSMI) menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta.

“Dengan nilai KHL (kebutuhan hidup layak) sebesar Rp 3,6 juta, ditambah dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka nilai UMP tahun 2018 (seharusnya) adalah 3,9 juta,” kata Ketua DPW FSPMI DKI, Winarso, Selasa (31/10).

Sementara pihak pengusaha menginginkan penetapan UMP DKI 2018 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan yang jika dikalkulasikan nilainya sebesar Rp 3,6 juta.

“Karena adanya perbedaan sikap ini, maka peran pemerintah sangat besar dalam menetapkan UMP 2018. Itulah sebabnya, hari ini Selasa ribuan buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi di balai kota,” kata Winarso.

Aksi ribuan buruh hari ini kata Winarso untuk memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015.

“Aksi akan dimulai dari kawasan Industri Pulogadung menuju balai kota. Kami akan mengajak semua buruh yang ada di dalam kawasan dan sekitarnya untuk bisa berpartisipasi ke Balaikota. Diperkirakan jumlah massa mencapai ribuan orang buruh,” jelasnya.

Di balai kota buruh akan menunggu sampai ditetapkannya UMP DKI tahun 2018 sesuai keinginan, bahkan jika keputusan itu memakan waktu lama.

“Biar pun sampai larut malam kami akan tetap kawal dan kami tunggu kebijaksanaan gubernur yang baru menjabat,” ancam Winarso. (rmol/zul)

Sumber : RmolJakarta

Sumber RSS / Copyright : jpnn.com