Membaca Hasil Survei SMRC dan Pembentukan UKP-PIP

Metrotvnews.com, Jakarta: Pancasila bukan lampu Aladin. Pemeo ini pernah masyhur di masa transisi era Reformasi. Sebab waktu itu, orang-orang mencurigai pembicaraan Pancasila sebagai sesuatu yang melulu digosok lebih dulu, baru kemudian mewujud dan ada.

Pancasila, memang sudah cukup kenyang dengan asam pun garam. Ia yang mulanya hadir sebagai konsensus luhur para pendiri bangsa, sempat menjelma menjadi alat pukul kekuasaan.

Pernah pula hilang tak terbahas setelah kekuasaan Orde Baru (Orba) tuntas. Hingga belakangan tahun, semangat pengamalan Pancasila dirasa perlu dikuatkan kembali lantaran tantangan hebat terus mendera; Indonesia.

Memang tak elok dibilang lampu Aladin, tapi Pancasila bak jawaban tepat warisan para pendahulu demi menggenapi tanya tentang jalan apa yang bisa menyatukan keragamaan identitas. 

Pancasila sudah mengandung optimisme tinggi sejak awal perumusannya. Soekarno, dalam pidatonya yang terkenal pada 1 Juni 1945 itu, mengatakan apa sebab dinamakan Pancasila, bukan yang lain-lain.

“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa (Muhammad Yamin) namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi,” pekik Bung Karno sebagaimana direkam Sekretariat Negara dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (1992).

Kekal dan abadi, semacam doa dan ikhtiar yang bersatu-padu.  Sedangkan Pancasila, menjadi jembatannya.

Pancasila dan survei SMRC 

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), baru-baru ini merilis hasil survei terkait penilaian publik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Buah dari penelitian lapangan itu menyimpulkan 79,3 persen warga negara Indonesia (WNI) tak setuju NKRI berubah menjadi khilafah.

“Sedangkan sekitar 9,2 persen secara nasional yang punya aspirasi ingin mengganti NKRI dengan khilafah dalam konteks negara Islam yang bersandar kepada Alquran, hadis, dan tafsiran ulama tertentu,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani di Jalan Cisadane 8, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2017.

SMRC, memang tak perlu menyebut langsung ihwal Pancasila. Sebab, sudah amat gamblang, desas-desus gagasan yang ternyata didorong segelintir orang itu menarget digesernya Pancasila sebagai jalan tengah dalam kehidupan berdemokrasi.

Boleh juga dibantah, bahwa kelompok itu memang tak seratus persen anti-demokrasi. Malah melalui jalan demokrasi itu mereka bisa menunjukkan diri.

Atau bahkan, demokrasi itu mereka tafsiri sesuai isi kepala sendiri.  Sebagaimana yang pernah ditulis Saiful Mujani dalam Muslim Demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca-Orde Baru (2007). Mereka-mereka itulah yang mengartikan demokrasi sebagai majoritarianism.

“Mereka mengklaim bahwa tuntutan mereka tentang penerapan syariat Islam oleh negara mewakili kepentingan mayoritas umat Islam,” tulis Saiful.

Baca: Kala Dunia Kesengsem Islam Indonesia 

Geliat-geliat seperti ini, bukankah juga mengiringi kelahiran Pancasila. Ketika aspirasi kelompok Katolik dan Protestan sampai di meja BPUPKI soal berkeberatan pencantuman “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dan dicukupkan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan UUD 1945, Mohammad Hatta bilang, muslim tak perlu kecewa.

Tiap-tiap peraturan yang dalam kerangka syariat Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR dan setelah diterima MPR akan mengikat umat Islam di Indonesia.

“Orang tidak perlu mengambil dari syariat Islam yang berlaku dahulu di negeri-negeri Arab dalam abad ke-8, ke-9, atau ke-10 yang pada waktu itu memang sesuai dengan keadaan masyarakat di situ,” tulis Hatta dalam Untuk Negeriku 3: Menuju Gerbang Kemerdekaan (2011).

Bukti pendapat Hatta ini, bisa dibuktikan yang pada akhirnya, muslim, maupun pemeluk agama lainnya akan dimaktub dalam aturan hukum tersendiri sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sebut saja, hukum nikah, waris, dan lain-lain.

Alhasil, Pancasila memang final. Nyaris tak ada kompromi lain yang lebih pas dan menjawab kebutuhan banyak kelompok di Indonesia. Benar memang judul lagu Pancasila Rumah Kita, mengayomi semuanya.

Menangkal kekhawatiran

Kembali ke hasil survei SMRC sebagai sebuah fakta menarik.

Angka 9,2 persen pemimpi khilafah, memang kecil jika dihitung dari selisih seratus dalam bilangan persentase. Tapi, cukup besar jika dinyatakan dalam hitungan sampel yang merujuk pada jumlah orang per orang.

Angka 79,3 persen juga dibaca SMRC sebagai jumlah dari sampel yang tak setuju NKRI berubah menjadi khilafah. Sedikit guyonnya, bagaimana jika diganti dengan yang lain? Bukankah bisa jadi; setuju. Terkecuali, jika memang SMRC langsung membelah setuju atau tak setuju NKRI.

Ambil singkatnya, membaca hasil survei SMRC itu bisa dengan dua cara. Pertama, sudah waktunya masyarakat istirahat dari kegaduhan yang muncul dari segala bentuk ‘politik identitas’. Toh, angka yang tak menghendaki Pancasila sebagai sebuah konsensus final juga tak banyak-banyak amat. 

Tapi, perlu juga hal kedua, yakni memahami angka 9,2 persen ini sebagai bibit. Bukankah bibit selalu lebih sedikit dibanding jumlah hasil panen?

Dengan mengadopsi keduanya, masyarakat maupun pemerintah, tak akan terkesan lebay, tak pula dianggap lengah.

Soal poin kedua, menarik ketika mengingat kembali pendapat aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Savic Ali dalam tayangan Mata Najwa di Metro TV bertema ‘Pancasila Punya Kita’ beberapa waktu lalu. Kata dia, Indonesia saat ini memang tengah menghadapi tantangan dari berbagai arah. Termasuk yang membidik Pancasila.

“Yang mempermasalahkan Pancasila bergerak amat sistematis dan militan, maka perlawanannya pun harus sama,” ucap Savic.

Komentar itu, barangkali bisa dijadikan sebagai alat ukur hari ini, yakni tentang pembentukan pembantu khusus dibidang pemantapan Pancasila yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo.

Perangkat baru bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu, dianggap penting karena selama ini tidak ada satu pun institusi yang secara khusus bertanggung jawab langsung dalam merawat dan menyemai nilai-nilai Pancasila. 

Baca: Pembentukan UKP-PIP Momentum Merekatkan Tenun Kebangsaan 

Terlebih setelah Reformasi 1998, proses sosialisasi ideologi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

UKP-PIP bertugas melakukan pemantapan ideologi Pancasila gaya baru. Pendekatan yang dilakukan akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika masa Orba dikenal Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), maka cakupan UKP-PIP harus berbeda dan bisa lebih luas dari itu.

Oleh Yudi Latief, Kepala Unit UKP-PIP, unit pembinaan Pancasila ini secara praktik akan memberdayakan komunitas, relawan, dan elemen masyarakat. Ke depan, kata dia, institusi negara hanya sebagai fasilitator.

Dengan ini dia yakin, alurnya akan berbeda dengan masa Orba yang kewenangannya berada penuh di tangan pemerintah.


PELANTIKAN UKP-PIP: Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kiri) bersama para dewan pengarah ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

“Yang sebenarnya harus bergerak itu simpul-simpul, relawan dari berbagai komunitas. Gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu akan kita jaring,” ujar Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

Sebagaimana biasanya, pembentukan UKP-PIP juga menuai pro dan kontra. Yang setuju, menganggap keberadaannya memang penting demi menguatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa di bawah naungan Pancasila, utamanya, bagi generasi muda.

Tapi yang kurang sepakat, tak sungkan berkata apa guna dan kerja lebihnya?

Semisal, dari keterangan Yudi pagi tadi yang mengatakan bahwa salah satu tugas UKP-PIP adalah membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam merancang pengajaran Pancasila. Tujuannya, agar pelajar tertarik mempelajari Pancasila. Meski kewenangan menjadikan Pancasila sebagai pelajaran eksplisit berada di tangan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Kritik soal ini, jauh-jauh hari sudah dikatakan budayawan Muhammad Sobary. Ketika mendengar selentingan gagasan pembentukan UKP-PIP, ia justru khawatir unit khusus ini malah mubazir.

“Pancasila itu hanya soal sikap, pandangan hidup, dan prilaku. Fokusnya pengamalan, bukan konsep dan retorika,” kata Sobary kepada Metrotvnews.com, Rabu (21/12/2016).

Jika perkaranya ketidak-hadiran Pancasila dalam kurikulum pendidikan, kata Sobary, maka Presiden Jokowi cuma perlu menyentil Kemendikbud untuk segera mengaktifkannya kembali sebagai materi penguatan moral. 

Well, sebagai jalan tengah, biarkan masyarakat memberi waktu UKP-PIP untuk menunjukkan peran dan fungsinya. Atau, soal perlu tidaknya pembentukan unit ini, boleh juga dibaca dengan dua cara menimbang hasil survei SMRC tadi.

(SBH)

Copyright : metrotvnews.com