Myanmar dituntut izinkan TFP PBB ‘ungkap kebenaran’

Bentrokan-bentrokan lain dilaporkan terjadi pada akhir pekan lalu, membuat ribuan warga sipil dari etnis Rohingya terusir.

Pemerintah Myanmar dituntut mengizinkan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran peristiwa kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat tinggal umat sebagian besar Muslim Rohingya.

TPF kasus Rohingya, yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017, sejauh ini belum mendapatkan izin melakukan tugasnya ke Myanmar, karena otoritas negara itu menolak keberadaan tim tersebut.

Pemerintah Myanmar sejak awal menyatakan tidak ada hal yang disebut sebagai pembersihan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, seperti yang dituduhkan lembaga pegiat HAM internasional.

Dalam laporan 2016 lalu, lembaga HAM internasional, Amnesty International, menyebut aparat Myanmar telah sengaja melakukan penbunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan, dan menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan jelas.

Belakangan, menurut Amnesty, aksi kekerasan kelompok militan Rohingya yang menyebabkan puluhan masyarakat Buddha dan aparat Myanmar tewas, dibalas dengan ‘operasi militer’ yang berujung pelanggaran HAM terhadap komunitas Rohingya.

Pada pekan ketiga Agustus lalu, kelompok militan Rohingya yang bersenjatakan pisau dan bom buatan menyerang lebih dari 20 pos polisi di Rakhine utara, kata pemerintah Myanmar.

Bentrokan-bentrokan lain dilaporkan terjadi pada akhir pekan, membuat ribuan warga sipil dari kedua komunitas tersebut terusir. Dilaporkan bahwa sejumlah warga sipil juga meninggal dunia.

Karena itulah, Amnesty International Indonesia, IAI, menganggap kehadiran TFP PBB untuk mengungkap peristiwa kekerasan di negara itu mesti diberi tempat oleh pemerintah Myanmar.

“Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myamnar untuk mengizinkan TPF untuk mengungkap kebenaran,” kata pimpinan Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta, Minggu (03/09).

Tim pencari fakta (TPF) PBB ini dipimpin oleh Marzuki Darusman, yang sebelumnya juga pernah bergabung dalam TPF yang menyelidiki pelanggaran HAM di Korea Utara.

Selain pernah memimpin Komnas HAM dan menjadi Jaksa Agung, pria kelahiran 1945 ini juga pernah memimpin Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) kerusuhan di Indonesia pasa masa 1998.

Sementara, Marzuki Darusman mengatakan di Myanmar saat ini terjadi ekskalasi kekerasan yang sangat cepat, sehingga memerlukan percepatan pengiriman TPF ke lapangan dalam dua pekan ke depan.

“Dan kami menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk uluran kerjasama sebaik-baiknya yang memungkinkan tim peneliti TPF untuk dapat memperoleh peluang melakukan pencarian fakta,” kata Marzuki Darusman kepada wartawan, Minggu (03/09).

Dia kemudian meminta pemerintah Myanmar tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan TPF dalam menjalankan tanggungjawabnya.

“TPF melaksanakan tugasnya dengan pikiran terbuka dan tidak ada prasangka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian. Ini penelitian yang terbuka dan diarahkan oleh fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.

“Fakta-fakta yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan dan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah,” tegas Marzuki.

Hak atas foto SUZAUDDIN RUBEL/AFP

Sumber RSS / Copyright : bbci.co.uk