Pecinta Lingkungan Persoalkan Pembangunan Sarana Publik di Puncak Gunung Ijen

Sejumlah unsur masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan menyoroti proyek pembangunan sejumlah fasilitas publik, di puncak Gunung Ijen, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Fasilitas seperti pagar, pendopo tempat istirahat dan toilet yang dibangun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur, bertujuan membuat Taman Wisata Alam Ijen semakin layak dan nyaman dikunjungi wisatawan.

Sejumlah material bangunan tampak terkumpul di sekitar puncak gunung Ijen, di antara proyek pondasi dan tiang beton untuk fasilitas publik yang sedang dibangun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, menggunakan dana APBN tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1,6 milyar.

Pembangunan Sarana Wisata itu menjadi sorotan sejumlah komunitas dan kelompok pecinta lingkungan, yang menolak adanya bangunan apa pun di atas puncak Gunung Ijen. Koordinator Komunitas Sea Soldier Banyuwangi, Putri Agustin mengatakan, dari pengamatan langsung di lokasi, terlihat aktivitas pembangunan pondasi dan tiang beton untuk bangunan permanen, serta lubang-lubang untuk pondasi tiang pagar pengaman di bibir kawah.

“Di atas itu sudah, ya ampun kayak pembangunan perumahan. Jadi sudah ada lubangnya itu sudah banyak, lubangnya itu sekelas lubang untuk kayak tiang beton gitu, pagar. Nah itu letaknya sudah di bibir kawah, di sebelahnya kalderanya itu, Terus, ada sekitaran empat atau lima ya, yang sudah berdiri tiangnya, besi-besinya, dan cornya itu sudah jadi cor matang, sudah kotak gitu,” kata Putri Agustin, Koordinator Komunitas Sea Soldier Banyuwangi.

Pembangunan itu dibenarkan oleh Kepala BKSDA Jawa Timur, Ayu Dewi Utari. Kepada VOA, Ayu mengakui bahwa proyek pembangunan itu untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang, serta membuat Taman Wisata Alam Ijen semakin layak dikunjungi.

“Itu bangunan pagar pengaman kawah, kemudian pendopo itu (untuk) mushala, dan satu lagi toilet, tempatnya itu kalau dibilang di depan kawah, itu tidak benar, karena jauh itu lokasinya, lebih kurang kita hitung tadi itu sekitar 1.000 meter. Kalau pagar itu memang di sepanjang kawah, nah itu yang diributkan, itu pagar, pagar pengaman. Selama ini ada pagar juga disitu, pagar kayu, nah sekarang kita buat jadi pagar permanen, karena untuk keselamatan dan keamanan pengunjung,” jelas Ayu Dewi Utari.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, upaya untuk menarik wisatawan dalam jumlah banyak ke suatu obyek wisata alam diyakini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Tidak hanya menimbulkan sampah dari wisatawan yang datang, tapi juga terganggunya ekosistem serta satwa dan flora yang ada di sekitarnya.

“Pasti akan terjadi penurunan kualitas, ada degradasi kualitas lingkungan. Begitu banyak orang dalam jumlah besar, menarik massa wisatawan dalam jumlah besar ke wilayah alam yang seperti itu, itu pasti akan memberikan, satu sampah, kemudian orang dalam jumlah besar juga akan membuat stres biota yang ada di situ, baik fauna maupun floranya. Kedua, ada ancaman fragmentasi binatang yang dulunya, hewan, fauna apa pun, yang dulunya bisa saling bermigrasi dari satu titik ke titik lain, kemudian menjadi tidak bisa karena ada aktivitas yang besar di situ,” kata Rere Chistanto.

Rere mengatakan, pemerintah masih menganggap alam beserta sumber daya di dalamnya sebagai wilayah yang dapat dijual, sehingga mengabaikan fungsi alam yang sesungguhnya sebagai kawasan lindung.

“Pemerintah menganggap alam itu sebagai wilayah jualan yang terus menerus ditundukkan ke mekanisme pasar, seberapa pun dia bisa dijual kemudian alamnya yang dikalahkan, diberikan kepada swasta untuk dibangun apa pun itu, cable car, kemudian pendopo, bangunan-bangunan permanen seperti itu, malah tidak memikirkan bagaimana jadinya kualitas kawasan konservasi yang ada di situ,” lanjutnya.

Sementara itu, Ayu Dewi Utari membantah bahwa pembangunan yang dilakukan mengabaikan faktor lingkungan, karena kajian dan perhitungan telah dilakukan secara matang dengan mendengarkan masukan dari masyarakat.

“Kami kan pengelola kawasan konservasi. Kami kan sudah berhitung benar-benar untuk strukturnya, untuk jenis bahan bangunan yang dipilih. Itu kami sudah benar-benar perhitungkan untuk titiknya, kami perhitungkan itu. Kami tidak semata-mata ngawur-ngawuran, enggak. Mohon maaf bahwa sekarang pengunjung terganggu, tapi itu untuk kenyamanan pengunjung ke depan,” kata Ayu Dewi Utari. [pr/lt]

Sumber / Copyright : voaindonesia.com