Pemerintah Indonesia didesak tindak lanjuti temuan Paradise Papers

Tommy, Mamiek, PrabowoHak atas foto Getty Images
Image caption Paradise Papers menyebut nama dua anak mantan Presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek, serta Prabowo Subianto.

Setelah dihebohkan oleh skandal Panama Papers setahun lalu kali ini publik dihebohkan dengan Paradise Papers, bocoran dokumen yang mengungkapkan bagaimana konglomerat menyimpan asetnya di surga pajak, termasuk dua anak mantan Presiden Soeharto dan Prabowo Subianto,

Di negara lain, bocoran dokumen ini menjadi momok dan sudah ‘memakan korban’. Panama Papers memukul banyak pemerintahan dunia yang terkaget lantaran bermunculan skandal penggelapan pajak dan banyaknya tokoh-tokoh penting di negeri mereka yang terlibat.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

BBC Indonesia mewawancarai sejumlah warga untuk menanyakan tanggapan mereka terkait skandal ini. Salah satu warga, Harris, menegaskan pemerintah semestinya menindak lanjuti laporan dan mengejar tokoh-tokoh yang disebut dalam dokumen tersebut.

“Dulu waktu Panama Papers baru keluar kan Kepala Staf Kepresidenan kan mengatakan bahwa Presiden bikin tim, tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu tim itu hasilnya apa. Jadi di satu sisi itu menunjukkan bahwa pemerintah hari ini nggak peduli sama ‘para bandit’,” kata Harris ketika ditemui di Jakarta Pusat, Senin (06/11).

Pengamat Pajak Haula Rosdiana mengatakan pemerintah harus menindak lanjuti laporan ini untuk memastikan tokoh-tokoh yang disebut dalam Paradise Papers melakukan penghindaran pajak atau tidak. ‘

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya saat ini tengah menindaklanjuti temuan dari Paradise Papers.

“Paradise [papers] baru muncul beberapa hari yang lalu, isu itu, tentu saja kita sedang berusaha mendapatkan detailnya segala macam,” kata dia.

Bocoran dokumen menjadi momok bagi tokoh terkait

Di negara lain, Panama Papers menjadi momok bagi pejabat publik, politisi, kaum super kaya, dan pesohor yang namanya disebut dalam dokumen tersebut. Pasalnya, dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku yang tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik.

Misalnya, Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, akhirnya meletakkan jabatannya pada April tahun lalu setelah munculnya nama dia dan sang istri dalam dokumen Panama Papers.

Menyusul kemudian, pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani, mengundurkan diri dari komite etik pada Juli 2016.

Tersandung Panama Papers, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mengundurkan diri setelah didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mengundurkan diri setelah didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya

Sementara itu, sejumlah tokoh Indonesia yang disebut dalam Panama Papers yang merupakan hasil investigasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif, antara lain adalah Chairul Tanjung, Djan Faridz, Rachmat Gobel, James T. Riady, Anindya Bakrie hingga Sandiaga Uno.

Sementara orang-orang Indonesia yang disebut dalam Paradise Papers adalah dua anak mantan presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek Suharto, serta Prabowo Subianto.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Dalam dokumen disebutkan Prabowo adalah direktur Nusantara Energy Resources, perusahaan di Bermuda yang sekarang sudah ditutup.

Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda.

Fadli Zon, wakil ketua Partai Gerindra, mengatakan Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources dan menyanggah bahwa perusahaan itu mengemplang pajak dan bahwa perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan.

“Ini adalah perusahan satu dolar,” kata Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO.

BBC Indonesia juga berupaya menghubungi pengacara Tommy, namun yang bersangkutan mematikan telepon selulernya. Tindakan serupa juga dilakukan sumber BBC Indonesia di Humpuss Group.

Menanggapi keterkaitan tiga tokoh yang disebut dalam Panama Papers ini, menurut Harris, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membongkar skandal yang melibatkan ketiga orang ini.

“Kalau ngomongin seharusnya, ya seharusnya itu tanggung jawabnya pemerintah ngebongkar. Utang soal Panama Papers aja belum dijawab. Saya sih pesimis bisa dibongkar, tapi itu petunjuk-petunjuk yang bisa di-follow up,” cetusnya.

Senada Maulana, seorang Relationship Manager di Bank Mandiri mengatakan jika skema dalam Paradise Papers sama dengan Panama Papers, maka semestinya skandal dugaan penghindaran pajak harus dibongkar dan sebisa mungkin pemerintah menarik dana konglomerat kembali ke Indonesia.

“Sebenarnya sih wajar, kalau misalkan saya di posisi mereka juga mungkin mikir agar bagaimana pajak-pajak saya rendah. Cuma kita sebagai warga negara harus taat pajak ya, sebisa mungkin kita harus transparan lah dalam melaporkan harta kita,” ujar Maulana.

Perlu investigasi lebih lanjut

Lalu, apakah orang-orang yang disebut dalam bocoran dokumen tersebut bisa disebut sebagai pengemplang pajak?

Menurut Pengamat Pajak yang juga Wakil Dekan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, hal itu perlu dibuktikan lebih lanjut.

“Harus dilihat dulu, apakah ini memang tax evasion (penghindaran pajak) ataukah dia aggressive tax planning (perencanaan pajak yang agresif),” jelasnya.

Ia mencontohkan teknik yang dikenal dengan Double Irish in a Dutch Sandwich, ketika banyak perusahaan mengambil keuntungan dari celah dalam hukum internasional untuk memindahkan keuntungan ke seluruh dunia untuk menghindari pajak.

“Itu adalah bagian dari aggressive tax planning, tapi kemudian baik itu negara Irlandia dan Belanda nggak bisa apa-apa karena legally itu sah, karena dia memanfaatkan loop hole (celah) di undang-undang perpajakan dari masing-masing negara.

Double Irish in A dutch sandwich umumnya dianggap sebagai strategi perencanaan pajak yang sangat agresif. Teknik ini melibatkan dua perusahaan Irlandia, perusahaan Belanda dan perusahaan cangkan yang berada di negara-negara tax haven atau surga pajak. Perusahaan Irlandia pertama digunakan untuk menerima royalti besar atas barang, seperti iPhone yang dijual ke konsumen AS.

Pajak Irlandia atas royalti sangat rendah karena celah hukum Irlandia memungkinkan perusahaan kemudian dapat mentransfer keuntungannya yang bebas pajak ke perusahaan cangkang, tempat mereka bebas pajak selama bertahun-tahun.

Perusahaan Irlandia kedua digunakan untuk penjualan ke pelanggan Eropa. Hal ini juga dikenai pajak dengan tarif rendah dan dapat mengirim keuntungannya ke perusahaan Irlandia pertama yang menggunakan perusahaan Belanda sebagai perantara.

Jika dilakukan dengan tepat maka tidak akan ada pajak yang dibayarkan di mana pun. Perusahaan Irlandia pertama sekarang memiliki semua uang dan dapat kembali mengirimkannya terus ke perusahaan surga pajak.

“Jadi harus dibedakan antara itu memang dia adalah pengemplang pajak atau dia memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan, dalam hal ini adalah UU perpajakan yang ada di satu negara. Jadi, tidak bisa main sample, harus dilihat satu per satu, case by case,” cetusnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Seksama, menegaskan pada prinsipnya setiap informasi terkait perpajakan, baik Paradise Papers dan sebelumnya, Panama Papers, selalu ditindaklanjuti oleh otoritas perpajakan untuk ‘mendapatkan data yang lebih detail dan lengkap.’

“Kedua, melakukan analisa terkait dengan kewajiban-kewajiban perpajakannya, pelaporannya, apakah kalau data itu terkait dengan harta, harta itu sudah ada di SPT-nya atau kemarin sudah ikut Tax Amnesty, atau seperti apa, itu kita lakukan. Itu standar yang kita lakukan,” tambahnya.

“Paradise [papers] baru muncul beberapa hari yang lalu, dan isu itu, tentu saja kita sedang berusaha mendapatkan detailnya segala macam,” kata dia.

Pasca skandal Panama Papers, Ditjen Pajak memanggil 78 orang yang namanya disebut dalam dokumen tersebut untuk mencocokkan data kekayaan mereka dengan data yang ada dalam Panama Papers.

Panama Papers juga menjadi sumber informasi untuk program Tax Amnesty, imbuh Hestu Yoga.

“Data Panama Papers itu waktu dulu ada tax amnesty juga sangat kita manfaatkan, sehingga banyak sekali yang ikut tax amnesty, kemudian melaporkan aset di luar negeri, deklarasi maupun repatriasi ke dalam negeri cukup besar. Kami juga punya sumber-sumber informasi, data-data selain yang ada di Panama Papers,” ujar Hestu Yoga.

Ditanya apakah ketiga tokoh yang disebut dalam Paradise Papers merupakan partisipan program tax amnesty, Hestu Yoga enggan mengungkapkan.

“Kami tidak bisa menyampaikan data spesifik wajib pajak-wajib pajak. Si A ikut tax amnesty, si A tidak ikut tax amnesty, hartanya seperti apa di SPT segala macam, kita tidak bisa menyampaikan hal-hal semacam itu karena ada pasal 34 UU KUP kita yang melarang itu,” kata dia.

Pendahuluan dari pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI)

Lebih lanjut, dia menyebut Panama Papers dan Paradise Papers menjadi ‘pendahuluan’ bagi pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI) atau akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang memberi kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk mengintip langsung rekening wajib pajak di bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

“Nanti ketika AeoI sudah berjalan, kita akan dapatkan data WNI kita di luar negeri, asetnya seperti apa, itu secara virtual, komprehensif, lebih detail, dan tentunya lebih legitimate,” kata dia.

Pada pertengahan tahun, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi Undang-Undang.

Dengan disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang, maka ruang gerak bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan penghindaran atau penggeseran pajak keluar dari Indonesia dapat diperangi dan diminimalkan.

AEoI merupakan ketentuan global yang memungkinkan Indonesia bisa mengakses data perbankan warga negaranya di luar negeri, dan sebagai timbal baliknya, negara lain juga bisa membuka data perbankan warga negaranya di Indonesia. Berdasarkan kesepakatan 101 negara, AEoI sudah harus berlaku pada 2018.

Sumber RSS / Copyright : bbci.co.uk