Penurunan Harga Gas Prioritas BPH Migas

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang baru dapat mewujudkan penurunan harga gas di sektor industri.

Karena itu, BPH Migas harus dapat segera merumuskan formulasi biaya transmisi yang lebih efisien. Jonan mengingatkan penurunan harga gas di ranah industri merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang harus bisa dicapai menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

Saat ini, dari total tujuh golongan industri yang semestinya menerima harga gas maksimum USD6 per mmbtu per 1 Januari 2017, baru tiga golongan yang menikmati, yakni pupuk, baja, dan petrokimia.

“Bagaimana membuat biaya transmisi dan distribusi gas itu bisa reasonable. Saya ingin ada efisiensi besar di sektor ini, makanya coba diatur lagi. Harus dihitung betul,” pesan Jonan seusai melantik Fanshurullah Asa sebagai Kepala BPH Migas periode 2017-2022, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat 26 Mei 2017.

Fanshurullah yang juga merangkap sebagai anggota Komite BPH Migas resmi menggantikan Andy Noorsaman Sommeng yang kini menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Hal lain yang diminta Jonan pada kepala yang baru ialah langkah BPH Migas mengawal realisasi kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Pemerintah sudah menugasi PT Pertamina (persero) untuk menyediakan BBM bersubsidi jenis premium dan solar di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) yang mayoritas berada di Indonesia bagian timur. Dalam merealisasikan kebijakan tersebut, Pertamina berfokus pada tiga upaya, yaitu pembangunan lembaga penyalur, peningkatan kapasitas terminal penyimpanan, dan pembangunan infrastruktur.

Meski sudah dipetakan 150 titik kabupaten/kota yang masih mengalami disparitas harga BBM cukup tinggi, BUMN energi itu menargetkan pendirian lembaga penyalur di 54 titik sepanjang 2017.

“Untuk Pertamina memang sudah ditugasi 150 titik, cuman kami berharap agar realisasi lembaga penyalur dipercepat. Sebenarnya kami ingin 150 titik itu bisa direalisasikan tahun ini, cuman melihat biaya angkut dibebankan ke Pertamina, tentu mereka ada perhitungan kemampuan riilnya,” tutur Fanshurullah dalam merespons permintaan Menteri ESDM. (Media Indonesia)

(AHL)

Copyright : metrotvnews.com