Persekusi Duri Demokrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Persekusi, istilah yang lebih singkat dan rapi ketimbang kalimat ‘main hakim sendiri’. Kegiatan memburu secara sewenang-wenang warganet yang menyatakan sikap di media sosial ini sudah sampai pada titik yang memprihatinkan.

Persekusi, jika dibiarkan, akan ada banyak orang yang merasa tak nyaman, bahkan terancam, di negeri sendiri. 

Ahok effect

Demokrasi, adalah satu hal yang turut terancam jika negara tidak ikut hadir dalam meredam kebiasaan meresahkan ini. Tidak bisa dibayangkan, jika dalam negara seberagam Indonesia tindakan main geruduk begitu leluasa dilakukan sekelompok orang. 

Persekusi, sejatinya bukan perkara baru. Gejala dan gayanya sudah menjadi cerita lama. Tapi belakangan, hal itu kian meningkat seiring perjalanan kasus hukum Gubernur (Non-Aktif) DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama atas jeratan pasal penodaan agama. 

Mengutip data dari jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara, atau Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak usai Pilkada DKI Jakarta hingga 29 Mei 2017, sudah ada 52 orang yang menjadi korban persekusi.

Secara praktik, persekusi dilakukan kelompok tertentu dengan menghimpun pernyataan pengguna media sosial dan mempublikasikan ‘rekaman’ itu lengkap dengan identitas, foto, dan alamat rumah atau kantor pengguna media sosial.

Baca: Persekusi Ahok Effect Diminta Ditindak Tegas

Ketika mengunggah, tak lupa, data itu dibubuhi ajakan bernada provokatif untuk mendatangi dan mengambil tindakan terhadap pemilik identitas. Di lapangan, target yang ditemukan akan dipaksa meminta maaf, atau digiring ke kantor kepolisian untuk diperkarakan dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE, atau pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Persekusi, menyasar kepada akun atau orang-orang yang dianggap telah menghina agama, atau satu-dua tokoh panutan kelompok tertentu.

“Pemerintah Indonesia harus memberi perlindungan bagi orang-orang yang menjadi target persekusi ini,” kata Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto, dalam keterangan tertulis, Sabtu 27 Mei 2017.

Cerdiknya, selalu ada dua dalil yang menyertai aksi-aksi main hakim sendiri ini. Pertama, sekadar mempermudah mediasi, klarifikasi, dan permintaan maaf. Kedua, membantu aparat dan negara dalam penegakan hukum.

Berdalih seperti apapun, nyatanya, persekusi adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Selain mengancam kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi, penggerudukan semacam itu juga tidak memiliki pembenaran di muka hukum.

Bahkan, dalam urusannya dengan media sosial, persekusi sudah salah di awal. Menurut pengamat media sosial Nukman Luthfi, persekusi sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan kriminal. 

“Sebab kelompok pelaku biasanya membuka dan menyebarkan informasi (hak privasi) seseorang melalui media sosial secara bebas,” kata Nukman, dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Senin 29 Mei 2017.

Negara di mana?

Negara harus hadir. Sependapat dengan Nukman, bahwa perkara ini kian merebak seiring munculnya kesan ketidak-sigapan aparat penegak hukum. Padahal, reaksi-reaksi serupa sudah mulai sejak awal 2017.

“Gerakan seperti ini harusnya tercium sama polisi. Tapi sejak Januari muncul, belum ada tindakan seolah dianggap biasa. Padahal tindakan itu melanggar hukum,” ujar Nukman.

Satu dari puluhan korban persekusi, yang paling tenar adalah seperti yang menimpa Fiera Lovita, seorang dokter di Kota Solok, Sumatera Barat.

Fiera diberondong banyak ancaman setelah mengunggah status di laman Facebook-nya. Lantas, kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan unggahan itu memprovokasi massa agar segera mencari Fiera supaya bersedia menghapus pernyataan, sekaligus meminta maaf.

Status Fiera dianggap bermasalah, karena menunjukkan perilaku tidak sopan terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI). Fiera menulis keheranannya atas sikap Rizieq Shihab dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi.

Meminta maaf sudah, tapi, seperti pengakuan Fiera yang kembali viral di media sosial, ia masih saja menerima ancaman, serta sudah merasa tidak aman di kotanya sendiri.

Pasca Ahok dipenjara, gejala persekusi memang kian ramai dilakukan sekelompok dua orang. Vonis untuk Ahok, bak fatwa halal untuk serba memosisikan penyelesaian melalui istilah penodaan agama. Alatnya, melalui jeratan Pasal 156a.

Jika dianggap enteng, persekusi adalah ancaman baru bagi tenunan kebangsaan di Indonesia. Polisi harus tegas, negara mesti melindungi rakyatnya.

Selebihnya, asas praduga tak bersalah yang dianut hukum Indonesia, wajib juga dijadikan prinsip bersama. Tak ada seseorang pun yang berhak menuduh yang lainnya bersalah; mendahului ketentuan hukum yang ada.

Media sosial memang menjadi tempat yang asyik untuk berekspresi serta mengungkapkan ide dan gagasan. Tapi seiring itu, perlu kebijaksanaan luar biasa agar fungsinya bisa tetap terjaga.

Mari kembalikan media sosial kepada khitahnya; tempat berbagi dan berburu informasi. Bukan sarana provokasi dan corong saling benci.

(SBH)

Copyright : metrotvnews.com