Plus Minus Penurunan Tarif PPh

Kepala BKF Suahasil Nazara (kiri). (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan masih merumuskan draf revisi Undang-Undang Pajak Panghasilan (PPh) termasuk didalamnya mengenai wacana atau usulan penurunan tarif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan setidaknya ada dua hal yang tengah dilihat pemerintah sebagai plus minus jika tarif PPh diturunkan.

Dia menyebutkan, jika tarif turun maka secara otomatis penerimaan pun akan ikut turun. Namun, di sisi lain, bisa saja jika tarif turun bisa saja kepatuhan meningkat dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan.

“Perubahan tarif itu memiliki implikasi yaitu penerimaan. Kalau tarif lebih kecil tentu penerimaan kecil, tapi bisa saja misal compliance-nya besar, itu masih kita bisa tingkatkan signifikan,” kata Suahasil di Kemenko Perekonomian, Kamis 1 Juni 2017.

Baca: Ruang Penurunan Tarif PPh Terbuka Lebar

Apalagi, kata dia, jika melihat adanya tax amnesty dengan diskon tarif rendah membuat tingkat kepatuhan meningkat. Setidaknya ada 970 ribu lebih peserta yang ikut tax amnesty menunjukkan bahwa kepatuhannya bertambah. Namun angka itu pun masih dinilai kecil untuk tingkat Indonesia.

Sehingga saat ini pihaknya memang tengah mencari formula yang pas untuk kebijakan tarif, sebelum nantinya dimasukkan dalam revisi UU PPh. Sebab, lanjut Suahasil, UU PPh ini in line dengan aturan internasional seperti AEoI dan juga UU Ketetepan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bagaimana dia (UU PPh) bisa in line dengan UU KUP, kemudian bagaimana PPh berkontribusi ke penerimaan negara. Jadi kita kaji semuanya, tata cara, termasuk tarif, objek dan subjeknya,” jelas dia.

(AHL)

Copyright : metrotvnews.com