Presiden Jokowi Enggan Intervensi Bursa Calon Ketua Umum Golkar

Wacana seputar calon Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berkembang di publik.

Presiden Joko Widodo usai menghadiri Pembukaan Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Rabu (29/11) malam, menegaskan bahwa masalah calon Ketua Umum Partai Golkar adalah urusan internal Golkar.

“Itu urusan internal Golkar. Bukan urusan saya,” kata Jokowi menegaskan.

Meski demikian, Jokowi membenarkan bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, sudah pernah meminta izin kepadanya soal menjadi calon ketua umum Golkar. Jokowi mengatakan keinginan Airlangga menjadi ketua umum Golkar adalah hal yang wajar.

“Ya, kalau sebagai menteri, ya mesti (izin). Mau memiliki keinginan, menyampaikan, ya biasa,” ujar Jokowi.

Jokowi memastikan tidak ingin melakukan intervensi soal bursa ketua umum Golkar.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pada Jumat (24/11) pekan lalu menegaskan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda pemilihan ketua umum partai Golkar dapat menghindari politik uang.

Mantan Ketua Umum Golkar ini meminta agar DPP dan DPD Golkar tetap solid satu suara dalam menghadapi masalah Novanto.Ical juga mengingatkan DPP untuk segera menyikapi posisi kursi Ketua DPR yang kini menjadi sorotan publik.

Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum Partai Golkar hasil keputusan Rapat Pleno Partai Golkar, Idrus Marham, memastikan Partai Golkar mulai dari DPP, Dewan Pembina dan Dewan Pakar tetap solid setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaaan korupsie-KTP oleh KPK.

“DPP Partai Golkar dan Dewan Pembina adalah satu kesatuan. Sehingga, kedepan format komunikasi silaturahmi, bahkan diskusi yang ada hubungan, tidak hanya harmonis, tetapi juga produktif,” kata Idrus.

Sebelumnya, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Golkar, Selasa (21/11) pekan lalu, memutuskan menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Idrus nantinya segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda pemilihan ketua umum, jika Setya Novanto kalah dalam gugatan pra peradilan status tersangka e-kTP.

Wacana yang berkembang selain nama Airlangga Hartarto, juga muncul nama Idrus Marham dalam bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sempat pula beredar nama Ade komaruddin dan Aziz Syamsudin, bahkan nama Presiden Joko Widodo.

Sumber / Copyright : voaindonesia.com