RI Kaji Penggunaan Nuklir untuk Bahan Bakar Listrik

Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar melakukan diskusi dengan beberapa pihak membahas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Diskusi ini dihadiri akademisi, dunia usaha, hingga praktisi nuklir.

Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian hingga Kemenko Perekonomian juga hadir dalam diskusi yang diselenggarakan siang hingga sore tadi di Kementerian ESDM.

Arcandra mengatakan, diskusi kali ini membahas mengenai bukti sumber bahan bakar PLTN, yaitu uranium dan thorium. Penggunaan energi nuklir dimungkinkan dan masuk dalam alternatif terakhir.

“Kita fokus dari sisi apakah kita punya resources dari sisi uranium dan kalau ada thorium,” ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).

Menurut Arcandra belum ada cadangan uranium maupun thorium yang terbukti di Indonesia. Jika ada, maka baru bisa disebut sebagai potensi di beberapa daerah.

“Yang ada bukan cadangan tapi potensi. Cadangan dengan potensi beda. Kalau reserve sesuatu tahapan masuk reserve maka tingkatannya kepastian. Adanya resource baru potensi,” jelas Arcandra.

Selanjutnya, dalam diskusi juga dibahas mengenai kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah cadangan jika namtinya terbukti. Pasalnya dibutuhkan beberapa tahapan untuk membuktikan keberadaan uranium dan thorium di Indonesia.

Jika pembangunan PLTN dilakukan, maka bahan baku energinya dipadtikan harus diimpor terlebih dahulu. Pasalnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan temuan uranium ataupun thorium.

“Kalau bangun PLTN ini kalau ya maka nanti uraniumnya adalah impor belum bisa gunakan resource kita punya menjadikan sebagai bahan bakar untuk PLTN kita. Ini harus kita perbaiki, wah kita punya uranium dan thorium tapi bisa pakai kah? Itu butuh waktu,” ujar Arcandra.

Belum pengalaman

Dari segi keekonomian pun harus dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Pasalnya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lain, pembangunan PLTN lebih mahal daripada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara.

“Berapa capex utk bangun reaktor nuklir. Rata-rata kapasitas 1.000 MW itu sekitar US$ 6 juta per megawatt. Berapa kalau coal power plant jauh di bawah itu, coal power plant US$ 1 juta per MW. Kita harus bisa bandingkan nuklir dr siai komersial bisa lebih murah enggak dari source yang lain. Yang kita bahas kesanggupan SDM kita apakah kita sudah mampu untuk mengelola PLTN,” terang Arcandra.

Arcandra juga mengungkapkan bahwa banyak ahli nuklir di Indonesia, akan tetapi belum memiliki pengalaman langsung mengelola PLTN. Di sisi lain, masyarakat juga masih belum siap menerima pemanfaatan nuklir sebagai shmber energi.

“Selanjutnya bahas kesiapan dari masyarakat seberapa jauh masyarakat sanggup menerima PLTN,” kata Arcandra.

Selanjutnya, harga jual listrik dari PLTN juga di atas dari biaya pokok produksi (BPP) listrik nasional di kisaran US$ 7,39 sen per kWh. Harga listrik dari PLTN diperkirakan berharga US$ 9,7 sen-US$ 13,6 sen per kWh.

“Berapa harga jual listrik PLTN ini rangenya berdasarkan data tadi ditampilkan di seluruh dunia kisaran US$ 9,7 sen sampai US$ 13,6 sen per kWh. BPP nasional kita US$ 7,39 sen per kWh. Kalau lihat historynya maka nuklir PLTN akan di atas BPP nasional dan ini juga menjadi concern kita semua dari sisi komersialnya,” tutup Arcandra. (ara/hns)

Sumber RSS / Copyright : detik.com