Sidang Umum PBB Bahas Perjanjian Larangan Senjata Nuklir dan Kontra Terorisme

Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir melarang negara-negara menggunakan senjata nuklir. Agar perjanjian itu bisa diberlakukan secara internasional 50 negara di dunia harus secara resmi menandatangani resolusi pemberlakuannya.

Para pendukung upaya pelarangan ini mengharapkan sidang tahunan PBB tahun ini akan mendorong negara-negara secara resmi menantangani resolusi guna mencapai target pemberlakuannya secara internasional. 60 negara sejauh ini sudah ikut mensponsori resolusi pemberlakuan larangan ini, termasuk di antaranya Argentina, Australia, Bulgaria, Kanada, China, dan Indonesia.

“Indonesia secara resmi sudah menandatangani Treaty on Prohibition Nuclear Weapon,” kata Menlu Retno Marsudi.

Indonesia juga menghadiri pertemuan tingkat Menteri Forum Kontra Terorisme Global (GCDF) yang ke 8. Bersama Australia Indonesia memimpin kelompok kerja penahanan dan reintegrasi. Terkait reintegrasi aksi terorisme, menlu Retno Marsudi menjelaskan kepada forum upaya-upaya yang ditempuh Indonesia melibatkan keluarga pelaku terorisme untuk menjadi agen perdamaian dan perubahan sikap di masyarakat.

Selanjutnya, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, “Jadi dari pengakuan-pengakuan mereka dapat dijadikan kontra narasi dalam upaya kita untuk memerangi aksi terorisme dan dalam statement saya juga menjelaskan mengenai pentingnya memadukan sekali lagi antara hard power dengan soft power approach, karena kalau kita memakai hard power saja maka hasilnya tidak akan optimal dan Indonesia sangat dikenal di dunia dengan kombinasi hard dan soft power ini.”

Ketika ditanya mengenai kontra terorisme siber, Menlu Retno Marsudi mengatakan pertemuan forum GCDF telah meluncurkan dan menyetujui dokumen perlindungan sasaran-sasaran yang rentan seperti sekolah-sekolah dan RS, juga dokumen Zurich-London sebuah rekomendasi mengenai pencegahan dan kontra terorisme serta ekstremisme di internet.

Menindaklanjuti upaya Indonesia untuk membantu kaum Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, Menlu Retno juga menjelaskan tujuan yang hendak dicapai Indonesia dalam diplomasinya dengan negara-negara lain.

“Keamanan di Rakhine kembali normal, setelah itu kita bicara masalah pembangunan yang inklusif, untuk melakukan pembangunan ini sebenarnya sudah lebih mudah karena menjalankannya,” kata Retno.

Selain itu Menlu juga menjelaskan bantuan Indonesia kepada warga Rohingya hari Kamis 21 September akan dikirim melalui udara ke bandara Yangoon dan diteruskan lewat darat ke negara bagian Rakhine, sementara bantuan kepada Bangladesh sebanyak delapan sorti sudah diterima. [my]

Sumber / Copyright : voaindonesia.com